Pusat Studi Arsip
/
Khazanah Arsip Statis
Khazanah Arsip Statis
Daftar Arsip BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh 2022-Arsip Statis
Daftar Arsip BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh 2022-Arsip Statis
5 Dec 2022
Tim BAST
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) merupakan salah satu objek pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, karena pada saat itu BPK Perwakilan Provinsi Aceh belum terbentuk. BPK Perwakilan Provinsi Aceh pada awalnya merupakan salah satu Sub Auditorat di bawah lingkup kerja BPK Perwakilan I di Medan yang memfokuskan pemeriksaan pengelolaan dana BRR NAD-Nias. Ketika BRR NAD- Nias dilikuidasi pada tahun 2009, Sub Auditorat Khusus BRR NAD-Nias pun dibubarkan. Namun seluruh dokumen yang berhubungan dengan pemeriksaan seperti laporan hasil pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya dipindahkan ke Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan BPK Nomor 23/SK/I.VIII.3/6/2006 Tanggal 7 Juni 2006 diresmikan Perwakilan IX BPK RI di Banda Aceh oleh Ketua BPK RI, Bapak Anwar Nasution. Pada awal pembentukannya, Kantor Perwakilan IX BPK RI di Banda Aceh menempati sebuah rumah d Jalan T. Daud Beureueh Nomor 145, Banda Aceh. Untuk kegiatan operasional selanjutnya, Kantor Perwakilan IX BPK RI di Banda Aceh menempati dua gedung kantor yaitu Kantor Sekretariat Perwakilan di Jalan T. Daud Beureueh dan Kantor Sub Auditorat di Mess Perwakilan Jalan AMD Batoh, Banda Aceh. Sejalan dengan perkembangan organisasi BPK, nama perwakilan Aceh telah mengalami 5 (lima) kali perubahan. Yang terakhir sesuai dengan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yaitu BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
231
Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Simeulue per semester I TA 2008.
232
Kertas kerja pemeriksaan (KKP) berupa pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan pada partai politik Kabupaten Aceh Jaya TA 2006 .
233
Kertas kerja pemeriksaan (KKP) hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang belum selesai ditindaklanjuti pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2008 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
234
Kertas kerja pemeriksaan (KKP) berupa lampiran pemantauan hasil tindak lanjut/tanggapan atas hasil pemeriksaan BPK RI TA 2005-2006 pada Kabupaten Aceh Barat Daya.
235
Kertas kerja pemeriksaan (KKP) berupa lampiran tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas belanja daerah tahun anggaran 2005 dan 2006 no : 09/S/XIV.9/01/2007.
236
Kertas kerja pemeriksaan (KKP) berupa tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk tahun anggaran 2008 dan 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase Aceh Utara.
237
Kertas kerja pemeriksaan (KKP) berupa temuan pemeriksaan atas pemantauan penyelesaian kerugian daerah tahun anggaran 2007 pada Pemerintah Kota Sabang di Sabang.
238
Kertas kerja pemeriksaan (KKP) berupa temuan pemeriksaan atas pemantauan penyelesaian kerugian daerah tahun anggaran 2007 pada Pemerintah Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe.
239
Kertas kerja pemeriksaan (KKP) berupa laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2007 di Bireuen.
240
Kertas kerja pemeriksaan (KKP)-indeks B-pemeriksaan laporan keuangan berupa temuan pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh tahun anggaran 2007.