Pusat Studi Arsip
/
Khazanah Arsip Statis
Khazanah Arsip Statis
Daftar Arsip Sekertariat Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS
Daftar Arsip Sekertariat Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS
5 Dec 2022
Tim BAST
Sesuai dengan Perka Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD-Nias No.24/PER/BP-BRR/XI/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD-Nias, Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan Pelaksana di bidang kesekretarian diantaranya terkait pelaksanaan penyusunan anggaran, penyusunan kebijakan dan standar pelayanan, penyiapan landasan hukum, pengembangan hubungan pemangku kepentingan (stakeholders) dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pelaksana.
81769
Salinan Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
81770
Salinan Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.04/2006 Tentang Perubahan ke 2 Atas Keputusan Menteri Keuangan No.144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
81771
Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.04/2007 Tentang Impor Sementara
81772
Peraturan Menteri Keuangan RI No.160/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Voorultslag)
81773
Salinan Peraturan Menteri Keuangan No.163/PMK.04/2007 Tentang Pemberian pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atasu Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum Menteri Keuangan
81774
Peraturan Menteri Keuangan RI No.616/PMK.03/2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
81775
Keputusan Menteri Perdagangan RI No.02/M/Kep/I/2005 Tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Survey Atas Impor Barang Modal Bukan Baru Untuk Daerah-Daerah Yang Terkena Bencana Alam di Provinsi NAD Sumatera Utara Papua dan NTT
81776
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M-1228.KP.04.04 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dilingkungan Departemen Hukum dan HAM RI
81777
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.229/MPP/Kep/7/97 Tentang Kekuatan Umum di Bidang Impor
81778
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.487/MPP/Kep/6/2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)