Peraturan Direktur Jendral Perbendahaaraan No. PER-34/PB/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Proyek Pendukung Darurat Gempa Bumi dan Tsunami yang Didanai ADB Grant Number 0002-INO (SF) (Earthquake and Tsunami Emergency Support Project), 29 September 2005.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2006 tentang Honorarium Anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas dan Remunerasi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, 28 September 2006.
Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.06/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, 25 April 2008.
Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 26 April 2007.
Lampiran 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara (Buku Rinci Bidang Pendanaan).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 71/PMK.02/2005 tentang Penujukan Pelaksanaan Penyaluran dan Pengadaan Barang Jasa Hibah Pemerintah Jepang yang Bersumber dari Non Project Type Grant Aid 2004 untuk Program Perbaikan Kerusakan yang Disebabkan oleh Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, 18 Agustus 2005.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 11/PMK.03/2007 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No. 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Startegis, 14 Februari 2007.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 33/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006, 11 April 2006.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi, 22 Desember 2000.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum, 4 September 2006.