Pusat Studi Arsip
/
Khazanah Arsip Statis
Khazanah Arsip Statis
Daftar Arsip Dewan Pengawas BRR NAD-NIAS
Daftar Arsip Dewan Pengawas BRR NAD-NIAS
5 Dec 2022
Tim BAST
Didalam Perppu Nomor 2 Tahun 2005 juga dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah kelengkapan organisasi fungsional yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah pasca bencana.
531
Surat Nomor: 054/Set-Wanrah/BRR/05/2007 dari Ketua Plh. Sekretariat Dewan Pengarah kepada Daftar terlampir tentang Perubahan Jadwal Undangan Seminar Nasional Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 24 Mei 2007.
532
Surat dari Bank Mandiri kepada Badan Pengawas BRR tentang Surat Pengantar Kalender Tahun 2008, 26 Dember 2007.
533
Surat Nomor: 367/KOBAR-GB/NAD/III/X/2007 dari Dewan Presidium KOBAR-GB NAD kepada Ketua Dewan Pengawas tentang Ucapan Terima Kasih atas Ucapan Selamat Idul Fitri, 26 Oktober 2007.
534
Berkas Rekap Surat Keluar Dewan Pengawas Periode 01 s/d 29 Februari 2008 dengan Nomor Surat S.104/Ket/02/2008 - S.217/KET/02/2008.
535
Surat Nomor: 044/Setwanrah_Aceh/IV/2008 dari Anggota Dewan Pengarah kepada Ketua Dewan Pengarah tentang Permohonan Pertemuan, 29 April 2008.
536
Surat Nomor: S.46/Sek/5/2008 dari Sekretariat Dewan Pengawas kepada Plt. Ketua Dewan Pengawas tentang Penundaan Rapat, 27 Mei 2008.
537
Berkas Rekap Surat Keluar Dewan Pengawas Periode 01 s/d 31 Maret 2008 dengan Nomor Surat: S.218/Ket/03/2008 s/d S.342/Ket/03/2008.
538
Berkas Rekap Surat Keluar Dewan Pengawas Periode 1 s/d 30 April 2008 dengan Nomor Surat: S.343/Ket/04/2008 s/d S.444/Ket/04/2008.
539
Surat Nomor: S-0028/BRR.14/I/2008 dari Direktur Eksekutif (Trust&Fund) kepada Kepala Dewan Pengawas tentang Info Memo Edisi 3, 9 Januari 2008.
540
Surat Nomor: 001/Set-Wanrah/BRR/01/2008 dari Kepala Plh. Dewan Pengarah kepada Dr. Ir. Yuwaldy Away, M.Sc dkk tentang Undangan Konsinyasi Penyusunan Peraturan Presiden, 2 Januari 2008.