Pusat Studi Arsip
/
Khazanah Arsip Statis
Khazanah Arsip Statis
Daftar Arsip Dewan Pengawas BRR NAD-NIAS
Daftar Arsip Dewan Pengawas BRR NAD-NIAS
5 Dec 2022
Tim BAST
Didalam Perppu Nomor 2 Tahun 2005 juga dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah kelengkapan organisasi fungsional yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah pasca bencana.
1922
Surat dari Jakkar Nurdin kepada Ketua Dewan Pengawas BRR NAD-Nias perihal Penjualan Tanah, 21 Maret 2006.
1923
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah a/n Zulkarnain dan Junaidi, 11 Mare 2006.
1924
Surat No.069/TSB/X/2005 dari Sekretaris Daerah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) kepada Krua BRR NAD-Nias perihal Mohon pembebasan Tanah, 26 Oktober 2005.
1925
Surat No.360/4773 dari Pemerintah Provinsi NAD kepada Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Provinsis NAD perihal Pematangan lahan untuk pembangunan pemukiman, 13 Maret 2006.
1926
Surat Plt. Ketua Dewan Pengawas No.S. 242/KET/03/2008 kepada Direktur pemetaan dan Administrasi pertanahanan Tanah untuk Program Relokasi, 5 maret 2008.
1927
Surat No.360 dari Bupati Pidie kepada Kepala BRR NAD-Nias perihal Data rekontruksi rumah, 7 September 2005.
1928
Surat dari Moh. Husen Yatim kepada Pimpinan Dewan Pengawas BRR NAD-Nias perihal Permohonan fasilitasi forum diskusi tentang penentuan NGO yang membangun rumah, 28 November 2005.
1929
Surat dari Yayasan Peduli Bangsa, IKAMBA, Yayasan Gabthat, dan Thaliban kepada Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman perihal Tanggapan realisasi program pendataan kembali rumah korban gempa dan tsunami di wilayah NAD, 8 Mei 2006.
1930
Surat dari Tinuriah kepada Pimpinan BRR NAD-Nias perihal Permohonan bantuan satu unit rumah dan modal usaha, 28 Febriari 2006.
1931
Surat dari Habibah Ahmad kepada Pimpinan BRR NAD-Nias perihal Permohonan bantuan satu unit rumah dan modal usaha, 28 Febriari 2006.