Banda Aceh, 6 Februari 2025 – Dalam upaya mempercepat penyelamatan arsip statis Lembaga Negara Tingkat Pusat di Daerah Pemerintahan Aceh dan arsip tsunami, Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menggelar Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Statis Lembaga Negara Tingkat Pusat di Daerah Pemerintahan Aceh melalui Zoom Cloud Meeting yang dihadiri oleh pejabat ANRI serta perwakilan dari instansi vertikal di Aceh.

Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan (P3A) ANRI, Kandar dalam sambutannya mengajak instansi untuk berkolaborasi dan bekerjasama agar program penyelamatan arsip dapat berjalan lebih optimal meskipun adanya efisiensi anggaran.   Kolaborasi dan sinergi antarinstansi menurut Kandar menjadi kunci utama untuk memastikan arsip yang bernilai sejarah ini tetap terjaga dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Kandar juga menyampaikan. arsip yang telah diselamatkan tidak hanya untuk disimpan, tetapi juga harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa arsip memiliki nilai sejarah, hukum, dan administratif yang sangat penting, sehingga dapat menjadi sumber informasi yang berharga.

Rapat Koordinasi yang dimoderatori langsung oleh Kepala BAST, Muhamad Ihwan, ini menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidang kearsipan, di antaranya Mira Puspita Rini, Direktur Penyelamatan Arsip ANRI, Iyos Rosyidah, Arsiparis Utama ANRI, dan Edi Tugiono, Arsiparis Ahli Madya Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

Para narasumber membahas berbagai aspek dalam penyelamatan arsip, mulai dari kebijakan nasional, teknik penyelamatan arsip statis, hingga tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip di daerah. Aceh, yang memiliki arsip bernilai sejarah tinggi, termasuk arsip terkait dengan bencana tsunami 2004, menjadi salah satu fokus utama dalam penyelamatan arsip statis.

Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, kolaborasi antara ANRI, BAST, dan instansi vertikal di Aceh diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan arsip di daerah, sehingga arsip yang tersimpan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.